Jakarta, HanTer - Budayawan yang juga pengamat
politik, Ridwan Saidi, meminta pemerintah pusat maupun Pemprov DKI
membongkar monumen perjuangan laskar Tionghoa di Taman Mini Indonesia
Indonesia (TMII) Jakarta Timur (Jaktim) yang baru saja diresmikan oleh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Sabtu (14/11/2015).
Sebab, katanya, hal itu hanya akan menciptakan konflik Suku, Agama, Ras
dan Antar Golongan (SARA).
"Monumen ini harus dibongkar oleh pemerintah. Jangan main SARA dalam pahlawan," kata Ridwan Saidi kepada Harian Terbit, Senin (16/11/2015).
Apabila pemerintah membiarkan monumen itu berdiri, menurutnya, Mendagri
yang meresmikan monumen itu harus bertanggungjawab apabila terjadi
konflik SARA kedepannya.
"Ini Mendagri sama saja membuat gelar pahlawan baru, pahlawan SARA yang dibuat di dalam negeri," sesalnya.
Dia menegaskan, pahlawan di Indonesia tidak boleh dikotak-kotakkan atas
adanya monumen ini. Sebab, hal itu sama menimbulkan diskriminasi antar
etnis di Indonesia.
Maka dari itu, dia mempertanyakan maksud dari Mendagri Tjahjo Kumolo
meresmikan monumen ini dengan dalil menghargai jasa-jasa pahlawan dari
etnis Tionghoa.
"Jangan dikotakan kalau pahlawan untuk Indonesia. Ini maksudnya apa?
Nanti itu terjadi diskriminasi. Semua etnis nanti minta monumen semua,"
tuturnya.
Selain itu, tambahnya, masalah pahlawan ini sudah terdapat di
pemerintahan yang menanganinya, yakni Kementerian Sosial (Kemensos).
Sehingga, Mendagri tidak perlu ikut campur dalam masalah. "Kalau mau
lihat siapa saja pahlawan dari Tionghoa, kan daftarnya ada di Kemensos,"
ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Hanura (FHanura)
yang membidangi masalah pendidikan dan pariwisata, Dadang Rusdiana
tidak mempermasalahkan adanya monumen laskar perjuangan Tionghoa ini di
TMII.
"Ya tidak masalah kalau ditujukan pada penghargaan komunitas tionghoa
yang ikut berjuang kemerdekaan bangsa ini," kata pria yang biasa disapa
Darus ini.
Sekretaris F-Hanura di DPR ini justru berpandangan, pihak-pihak yang
mempermasalahkan hal ini menciptakan diskriminasi dan konflik SARA.
"Monumen ini harus dibongkar oleh pemerintah. Jangan main SARA dalam pahlawan," kata Ridwan Saidi kepada Harian Terbit, Senin (16/11/2015).
Apabila pemerintah membiarkan monumen itu berdiri, menurutnya, Mendagri yang meresmikan monumen itu harus bertanggungjawab apabila terjadi konflik SARA kedepannya.
"Ini Mendagri sama saja membuat gelar pahlawan baru, pahlawan SARA yang dibuat di dalam negeri," sesalnya.
Dia menegaskan, pahlawan di Indonesia tidak boleh dikotak-kotakkan atas adanya monumen ini. Sebab, hal itu sama menimbulkan diskriminasi antar etnis di Indonesia.
Maka dari itu, dia mempertanyakan maksud dari Mendagri Tjahjo Kumolo meresmikan monumen ini dengan dalil menghargai jasa-jasa pahlawan dari etnis Tionghoa.
"Jangan dikotakan kalau pahlawan untuk Indonesia. Ini maksudnya apa? Nanti itu terjadi diskriminasi. Semua etnis nanti minta monumen semua," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Hanura (FHanura) yang membidangi masalah pendidikan dan pariwisata, Dadang Rusdiana tidak mempermasalahkan adanya monumen laskar perjuangan Tionghoa ini di TMII.
